Selayang Pandang

Gambaran Umum

Bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, diperlukan suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing unsur perangkat daerah tersebut. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagai salah satu unsur perangkat daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum.

Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang hukum adalah penciptaan dan penataan peraturan peundang-undangan di daerah sebagai landasan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam bidang hukum sehingga diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur guna kelancaran dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Adapun strategi untuk mencapai sasaran dalam bidang hukum adalah terwujudnya sistem hukum daerah dalam kerangka sistem hukum nasional yang terpadu, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, terpenuhinya kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum serta meningkatkan pelayanan konsultasi hukum terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Bagian Hukum Setda Kabupaten Natuna berupaya meningkatkan kapabilitas, intregritas dan kredibilitas sehingga dapat bekerja secara efektif, efisien, dan profesional.


Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

Struktur Organisasi :

  • Asisten Pemerintahan;
  • Kepala Bagian Hukum;
  • Kasubbag Peraturan Perundang-undangan;
  • Kaubbag Bantuan Hukum dan HAM;
  • Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

 Personil

PNS :

  1. NILA MISDARTIANA, SH ( Kabag Hukum)
  2. ZULHEPPY, SH ( Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan )
  3. JULIANA, SH (Kasubbag Bantuan Hukum)
  4. ARIFIN SUNI SUFIANA, SH ( Kasubbag JDIH)
  5. KHAIRUNNISAK, S. IP ( Staf Bagian Hukum )
  6. ROMAN JOVANDA, SH ( Staf Bagian Hukum )
  7. KAMILA ( Staf Bagian Hukum )
  8. FATIMAH ( Staf Bagian Hukum )


PTT :

  1. ELLY KOMALASARI
  2. HERI DWIHARTANTO
  3. EDY KURNIAWAN
  4. ABDUL KADIR
  5. NUR ASNAH
  6. SUMARTATI
  7. ARMIWATI
  8. ROJIAH
  9. HERLINA