Tupoksi Bagian Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang penjabaran tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Orgaisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah , Sekretariat Dewan , Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna, Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, membina dan mengendalikan kegiatan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.


BAGIAN HUKUM TERDIRI DARI :

  1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia;
  3. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Hukum memiliki uraian tugas meliputi:

  • Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang¬† peraturan perundang-undangan , bantuan hukum dan HAM serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  • ,Menyusun program kerja meliputi bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  • Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang peraturan perundang-undangan , bantuan hukum dan HAM serta JDIH.
  • Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM dan JDIH.
  • Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah.
  • Mengkoordinasikan pengajuan Propemperda.
  • Mengkoordinasikan pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD dan penyampaian rannperda kepada pemerintah provinsi untuk di evaluasi, fasiltasi dan harmonisasi;
  • Menyiapkan pemberian bantuan hukum dan penyelenggaraan HAM.
  • Menyiapkan laporan tahunan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM).
  • Melaksanakan Penyuluhan Hukum;
  • Menyiapkan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
  • Membuat Konsep dan mengoreksi Perjanjian kerjasama/MoU, Nota kesepahaman dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
  • Merencanakan operasional pengembangan sistem bidang jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
  • Merencanakan operasional tugas bagian hukum dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian hukum untuk laporan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  • Pengumpulan dan pengolahan data/perumusan peraturan dan perundang-undangan;
  • Pengumpulan bahan dan perumusan produk hukum lainnya;
  • Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan pelaksanaan bantuan hukum;
  • Pelaksanaan sosialisasi perda, produk hukum nasional dan daerah serta dokumentasi;
  • Pengevaluasian tugas bagian hukum;
  • Pelaporana Pelaksanaan tugas bagian hukum;
  • Pelaksanaan tugas lainnya dibidang hukum yang diberikan oleh pimpinan.