Ranai. Sebagai langkah aktiv dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Natuna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun rancangan peraturan daerah terkait pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dimana rancangan tersebut telah pula masuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah yang telah diusulkan dan masuk dalam Propemperda sebelum dimajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan, maka dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

Atas hal tersebut di atas, telah dilakukan pengharmonisasian antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah pemrakrsa dengan Bagian Hukum, pada hari Selasa, 21 Januari 2020 bertempat di ruangan Bagian Hukum. Pelaksanaan harmonisasi dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Budi Darma, S.Sos.

Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Toni Yulifandri, S.IP, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Syamsul Bahri, A.Ma.Pd, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Tri Agung Prawira, S.Sos, Kepala Sub Bidang Idiologi dan Wawassan Kebangsaan, Elki Saputra, S.IP. Sedangkan dari Bagian Hukum, Hastuti,SH,MAP Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Khairunnisa,S.IP dan para staf di Bagian Hukum.

Narkotika sendiri bagi wilayah Kabupaten Natuna dikategorikan sudah masuk daerah rawan. Hal ini ditegaskan Kepala BNN Provinsi Kepri, Brigjen Pol.Richard Nainggolan pada saat pertemuan di Gedung Sri Serindit, pada 25 April 2018, “Natuna rawan dan sangat berpotensi terhadap peredaran narkoba. Mengingat, kebanyakan “barang haram” masuk ke Indonesia melalui jalur laut. “Salah satu titiknya di Natuna, karena merupakan daerah terluar dan berbatasandengan negara lain. Untuk itu perlu kita jaga, sangat rawan dan potensinya tinggi,” demikian ditegaskan Richard.(*)