- bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan Stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah
perlu menyusun strategi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah; bahwa salah satu penyebab Stunting adalah Calon Pengantin belum memiliki pengetahuan dan
kesiapan yang memadai dalam aspek kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, sehingga perlu adanya pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan, pedoman, dan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan Calon Pengantin; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin
Dalam upaya Pencegahan Stunting;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting , Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

Halaman ini telah diakses 287 kali