- bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan Stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menyusun strategi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah; bahwa salah satu penyebab Stunting adalah Calon Pengantin belum memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai dalam aspek kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, sehingga perlu adanya pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan; bahwa untuk memberikan arah, landasan, pedoman, dan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan Calon Pengantin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Calon Pengantin Dalam upaya Pencegahan Stunting; - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting , Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024