- bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa serta dalam rangka pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka beberapa Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa yang substansinya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan perlu mengatur kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, berwenang menyusun pedoman dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melakukan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa;
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa

Halaman ini telah diakses 247 kali