- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan di Daerah, maka perlu adanya penataan dan pembinaan usaha perikanan yang mengarah kepada
peningkatan pelayanan taraf hidup, pembinaan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta terbinanya kelestarian ikan dan
lingkungannya; bahwa dalam rangka untuk memberikan arah, landasan, pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
Surat Keterangan Asal Ikan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat
Keterangan Asal Ikan
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan , Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya , Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup , Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan , Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha
Pengolahan Ikan

Halaman ini telah diakses 594 kali